Senin, 16 Maret 2015

Wapres JK Tawarkan Investasi ke Perusahaan Jepang

TOKYO - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang didampingi Menteri Perindustrian Saleh Husin terus menggelar pertemuan dengan para Chief Executive Officer (CEO) perusahaan multinasional asal Jepang di Tokyo. Setelah akhir pekan lalu bertemu dengan CEO Inpex Corporation, Mitsui & Co Ltd, Tokyo Gas dan Toyota Motor, Wapres kembali bertemu dengan para pimpinan perusahaan terkemuka lainnya. Yaitu, Itochu Corporation, Marubeni Corporation, Mitsubishi, Nomura Group, Sumitomo dan asosiasi pengusaha Jepang, Keidanren.
Pada kesempatan itu, digelar pula pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Jepang yang sekaligus Menteri Keuangan, Taro Aso.
Selain Menperin Saleh Husin, turut mendampingi Wapres adalah Kepala BKPM Franky Sibarani, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara dan Duta Besar RI untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra.
"Mereka sangat antusias masuk ke sektor infrastruktur termasuk pembiayaan dan juga sektor-sektor industri. Dia mencontohkan, proyek pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW diminati investor Jepang," kata Menperin Saleh Husin melalui pesan singkat dari lokasi pertemuan di Hotel Imperial, Tokyo, Senin (16/3/2015).
Menperin juga mengungkapkan komitmen para CEO untuk terus memperbesar investasi di Indonesia. "Karena menurut pandangan mereka, Indonesia merupakan negara yang sangat penting dan menjadi tujuan utama investasi di kawasan ASEAN," ujarnya.
Sepanjang kuartal pertama hingga ketiga tahun 2014, investasi dari Negeri Sakura di Indonesia tercatat sebesar USD2,04 miliar. Angka tersebut menempatkan Jepang pada posisi kedua setelah Singapura yang telah menanamkan modalnya di Indonesia sebesar USD4,89 miliar pada periode yang sama.
Di antara sektor-sektor industri, investasi tertinggi Jepang di Indonesia adalah Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi dan Industri Logam dengan nilai investasi sebesar USD880,6 juta, dan Industri Mesin & Elektronik dengan nilai investasi sebesar USD384,5 juta.
Menperin Saleh Husin juga menyebutkan, penilaian positif dan komitmen para pengusaha Jepang sesuai dengan hasil ASEAN Business Outlook Survey 2014 yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling menarik untuk ekspansi bisnis, mengungguli Vietnam dan Thailand.

Senin, 02 Maret 2015

Hilang Tercuri, Ponsel Wanita Ini Kembali Berkat Selfie

Jakarta - Sosial media rupanya dapat memberikan manfaat yang tak terduga. Hal itu dialami Nicola Shelton, seorang wanita asal Australia kehilangan ponselnya saat berlibur di Byron Bay, New South Wales.

Siapa sangka, ponsel yang sempat hilang saat Valentine 14 Februari lalu ternyata dapat kembali dengan utuh gara-gara foto selfie seorang pria yang di-upload ke Facebook miliknya.

Seperti detikINET kutip Daily Mail Australia, Senin (2/3/2015), saat kejadian Shelton sedang berlibur bersama seorang temannya. Tiba-tiba tasnya yang berisi ponsel, dompet dan sejumlah kartu penting dicuri oleh seseorang.

Awalnya perempuan berusia 33 tahun ini mengira tak akan menemukan ponselnya lagi. Tapi beberapa hari setelah itu, seseorang memposting sebuah foto selfie di Byron Bay melalui Facebook.

Dalam foto tersebut terlihat seorang pria tersenyum ke arah kamera, sementara ada orang lain di belakangnya sedang berjalan di antara bebatuan pantai sebagai latar belakang. Awalnya Shelton berpikir pria yang ada di dalam foto tersebut adalah orang yang mencuri tasnya, sehingga foto tersebut dibagikan kepada semua teman yang ada di Facebook miliknya.

Usaha Shelton membuahkan hasil. Foto tersebut akhirnya tersebar di dunia maya dan dibagi hampir sebanyak 20 ribu kali. "Awalnya aku ragu saat membagi foto tersebut dan tak berpikir bahwa respons orang bisa sejauh ini," ujarnya.

Setelah postingan selfie tersebut mendapatkan banyak reaksi, pria yang berada di dalam foto itu mengirimkan pesan kepada Shelton dan meminta maaf. Dia berkata bahwa ponsel milik Shelton dia beli dari seseorang.

Pria tersebut juga mengatakan bahwa ponsel milik Shelton akan dibawa ke kantor Polisi. Benar saja, tak lama, petugas kepolsian dari Byron Bay menelepon bahwa Hp miliknya telah dikembalikan oleh seseorang.

"Aku masih tak percaya mendapatkan bantuan dari seseorang yang tak kukenal. Aku bahagia karena ponsel milikku telah dikembalikan," tutupnya.

Kamis, 26 Februari 2015

Pogba Rayu Wonderkid MU Pindah ke Juventus

Liputan6.com, Manchester - Satu lagi pemain muda Manchester United kemungkinan akan dibajak oleh Juventus. Kali ini Andreas Pereira yang tertarik bergabung bersama I Bianconeri. Pereira tengah mempelajari proposal pindah ke Juventus setelah dirayu Paul Pogba untuk gabung ke Turin.

Pereira sedang galau di MU dan mempertimbangkan berganti klub musim panas nanti. Pemuda 19 tahun itu kecewa tak kunjung mendapat kesempatan bermain di tim utama Setan Merah sehingga menolak tawaran kontrak baru.

Salah satu klub yang berminat kepada Pereira adalah Juventus. La Vecchia Signora tergiur memiliki Pereira karena penggawa Brasil U-20 itu bisa didapat gratis akhir musim nanti. Kontrak Pereira bersama MU habis Juni 2015.

Untuk memuluskan kepindahan Pereira, Juve meminta Pogba merayu pemain kelahiran Belgia tersebut. Pogba dan Pereira memang sudah saling mengenal karena pernah bersama-sama di tim junior MU.

Juve berharap rayuan Pogba akan membuat Pereira bersedia bergabung. Pogba pernah bernasib sama seperti Pereira.
Di tahun 2012, Pogba bergabung dengan Juve setelah kontraknya bersama MU habis. Pogba pergi karena tak kunjung dipercaya Sir Alex Ferguson di tim senior MU. Setelah gabung dengan Juventus, karier pemuda Prancis itu melesat dan kini menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia.

Jumat, 20 Februari 2015

Ombudsman Akan Lakukan Investigasi Terkait Kekacauan Lion Air

Ombudsman Akan Lakukan Investigasi Terkait Kekacauan Lion Air - Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) menduga bahwa ada standar pelayanan publik bidang penerbangan yang tidak diawasi dengan baik oleh Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait kekacauan yang terjadi pada penerbangan Lion Air. Standar pelayanan meliputi manajemen penerbangan yang dilakukan oleh operator penerbangan dan manajemen kebijakan (regulasi) yang dilakukan oleh regulator yakni Kementerian Perhubungan.

"Manajemen penerbangan memiliki banyak sisi yang seyogyanya diawasi ketat oleh Kementerian Perhubungan karena melibatkan tidak hanya bisnis bernilai triliunan melainkan juga keselamatan penumpang," kata anggota Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan, Hendra Nurtjahjo dalam rilisnya, Jumat (20/2/2015).

Hendra Nurtjahjo mencatat bahwa sudah ada prosedur yang semestinya dijalankan pada saat ada lonjakan penumpang. “Delay luar biasa ini terjadi pada libur Imlek. Bila melihat kalender tentunya pihak maskapai bisa memprediksi lonjakan penumpang, selanjutnya mempersiapkan langkah-langkah antisipasi, seperti persiapan pesawat cadangan bila ternyata ada satu atau dua pesawat mengalami gangguan teknis," jelas Hendra.

Menurutnya waktu yang terbuang pada saat delay hingga belasan jam tersebut patut mendapatkan kompensasi yang memadai sebagaimana diatur dalam Permenhub No.25/2008 dan Permenhub 77/2011. Kementerian Perhubungan wajib melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan implementasi peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan sendiri. Keselamatan penumpang wajib menjadi prioritas.

Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No.37/2008 tentang Ombudsman RI dan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik memiliki kewenangan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (Own Motion Investigation).

Tiap-tiap bandar udara perlu mengoptimalkan ruang pengaduan (Customer Complaint Handling Unit) yang dikelola dengan transparan dan informatif. Perusahaan penerbangan komersial wajib bersikap terbuka dan Kementerian Perhubungan juga harus turun tangan bila diperlukan klarifikasi yang cepat dari perusahaan penerbangan.

Saat ini, Ombudsman RI siap menurunkan tim investigasi atas masalah pelayanan publik bidang penerbangan Lion Air dan pengawasan serta langkah-langkah teknis atau administratif yang dijalankan Kementerian Perhubungan terkait dugaan maladministrasi.

Selasa, 10 Februari 2015

Penyidik Bareskrim Dicecar Soal Penanganan Laporan Transaksi Komjen Budi di Praperadilan

Jakarta - Kasubdit 3 Penanganan kasus Bareskrim Mabes Polri, Budi Wibowo menjadi saksi ke-3 dalam sidang praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi dicecar sejumlah pertanyaan, khususnya yang berkaitan dengan Laporan Hasil Audit (LHA) Bareskrim yang di dapat dari PPATK terkait Komjen Budi Gunawan.

Dalam persidangan yang digelar di PN Jaksel, Selasa (10/2/2015), kuasa hukum KPK, menyebutkan ada laporan LHA yang diterima KPK dengan tahun yang berbeda, yaitu LHA tahun 2005 hingga 2014, tahun 2005 hingga tahun 2008, dan tahun 2003 hingga tahun 2009.

"Untuk perkara Budi Gunawan, yang ditangani bareskrim LHA tahun yang mana?," tanya kuasa hukum KPK.

"Khusus untuk kasus BG, yang kami terima merupakan transaksi tahun 2005 hingga 2008," kata Budi.

‎Setelah itu, kuasa hukum KPK kembali menanyakan, terkait LHA periode 2005 hingga 2008, disebutkan seluruh laporan hasil analisisnya terkait perwira Polri.‎

"Apakah LHA tersebut menyebut khusus BG atau sejumlah perwira Polri?," tanya kuasa hukum KPK.

Jumat, 06 Februari 2015

Jokowi dan PM Najib Sepakat Hukum Nelayan Pelanggar Batas Wilayah

Jokowi dan PM Najib Sepakat Hukum Nelayan Pelanggar Batas Wilayah - Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak sepakat akan memperketat aturan wilayah perairan di wilayah kedua negara tersebut. Kedua kepala pemerintahan itu akan saling mendukung dalam menegakkan aturan batas negara dengan memberlakukan sanksi bagi para nelayan yang melanggar wilayah batas perairan.

"‎Kita bicara juga masalah nelayan. Kami setuju bahwa apa yang disepakati selama ini kalau nelayan memasuki wilayah antara Indonesia dan Malaysia, akan diusir pulang. Tidak dikenakan Undang-Undang (tak dihukum)," ‎‎ujar Najib usai melakukan pertemuan bilateral di kantor Perdana Menteri Malaysia di Putrajaya, Jumat (6/2/2015). ‎

"Sebaliknya, kalau mereka masuk ke dalam perairan Indonesia secara sahih, kalau itu perairan indonesia, maka mereka bisa diambil tindakan (dihukum),"‎ lanjut Najib.

Selain persoalan tersebut, pucuk pimpinan partai UMNO itu juga menyampaikan hasil pembicaraan mengenai isu maritim dan perbatasan yang selama ini masih terus dibahas dan belum disepakati.

"Walaupun kita sudah mengadakan musyawarah sebanyak 26 kali, tapi belum menunjukkan hasil yang boleh memperlihatkan kemajuan yang signifikan. Karena itu kami berdua setuju untuk meneruskan usaha penyelesaian perbatasan maritim ini," kata Nadjib.

Kesepakatan yang telah dibuat tersebut yaitu, pembentukan utusan khusus dari pemerintah Malaysia dan Indonesia yang ditugaskan menyelesaikan tentang persoalan batas negara yang belum terselesaikan antara 2 negara.

"Kami berdua bersepakat masalah kemaritimam ini akan diselesaikan dengan membentuk tim technical meeting. Pertemuan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah ini akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Kami juga setuju melantik utusan khusus di Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk mengadakan perundingan mencari solusi yang disepakati kedua negara," papar Najib.‎

Menanggapi apa yang disampaikan Najib, Presiden Jokowi mengaku kesepakatan penegasan batas wilayah dan memperketat aturan tersebut dibuat demi menegakkan hukum yang telah dibuat oleh masing-masing negara.

"Ya itu telah disepakati, berkaitan dengan nelayan baik di overlapping area maupun di perairan Indonesia dan Malaysia," ujar dia.

Terkait maritim dan perbatasan, Presiden ke-7 RI itu mengatakan, Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk membentuk utusan khusus demi menyelesaikan persoalan tersebut. "Mengenai perbatasan dan maritim tadi sudah disepakati bentuk technical committees (panitia teknis) dan special envoy (utusan khusus) agar masalah diselesaikan‎," ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.